Senin, 07 Oktober 2013

BIROKRASI PEMERINTAH



BAB 1
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang
Di Negara yang menganut sistem demokrasi , kehadiran partai politik dalam birokrasi pemerintahan tidak dapat dihindari. Menurut teori liberal birokrasi pemerintahan menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mepunyai akses langsung dengan rakyat melalui mandat yang diperoleh dalam pemilihan. Dengan demikian birokrasi pemerintah tidak hanya didominasi oleh pejabat-pejabat birokrasi saja, yang meniti karir di dalamnya, melainkan ada bagian lain yang ditempati oleh pejabat politik. Begitu juga sebaliknya, di dalam birokrasi pemerintahan tidak hanya di tempati oleh pejabat politik tetapi, melainkan juga ada pejabat birokrasi professional yang meniti karir di dalamnya.
Birokrasi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh partai politik, dikarenakan partai politik membawa beraneka ragam dan macam idologi. Jadi, tidak jarang bahwa suatu partai politik memimpin suatu kementrian dan menanamkan idologinya di dalam kementrian tersebut, sehingga struktur jabatan, dan pejabat yang menduduki kementrian tersebut adalah dari partai yang sama, baik di tingkat pusat maupun sampai ke daerah.
Membahas tentang birokrasi, di Indonesia persepsi orang tidak lain adalah birokrasi pemerintahan, yang mana cacatnya birokrasi adalah milik pemerintah atau pejabat-pejabat pemerintahan. Pejabat birokrasi pemerintahan adalah pusat dari penyelesaian urusan rakyat, rakyat sangat tergantung pada pejabat ini, bukannya pejabat yang tergantung kepada rakyat. Birokrasi di Indonesia adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang sangat menakutkan dan hampir tidak mungkin dapat ditembus oleh lapisan masyarakat yang sangat lemah di depan birokrasi tersebut. Semua urusan dari yang kecil sampai yang besar selalu membutuhkan legitimasi birokrasi pemerintah, sehingga kebanyakan para birokrat pemerintah yang menyelewengkan tugas dan fungsinya. Hal inilah yang melatarbelakangi saya dalam pembuatan makalah ini.

1.2  Tujuan
Makalah yang berjudul “ Birokrasi Pemerintah “ ini dibuat mempunyai beberapa tujuan, yaitu:
1.      Sebagai pemenuhan tugas mata kuliah pengantar ilmu politik di Universitas Riau.
2.      Dengan adanya makalah ini, semoga para birokrat atau calon birokrat mengetahui tugas dan fungsinya sebagai birokrasi pemerintah.
3.      Menambah pengetahuan bagi pembaca.





BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Birokrasi
Birokrasi pada hakikatnya adalah badan dan kaki sebuah organisasi bernama Negara. Negara pada hakekatnya adalah sekelompok orang yang di dalamnya diberik mandat oleh rakyat untuk mengurus kepentingan publik, yang menyelenggarakan pelayanan publik berdasarkan kebutuhan publik itu sendiri.
Menurut Blau dan Meyer, birokrasi adalah jenis organisasi yang dirancang untuk menangani tugas-tugas administrasi dalam skala besar serta mengkoordinasikan pekerjaan orang banyak secara sistematis. Sementara itu, Bintoro Tjokroamidjojo mengatakan bahwa birokrasi merupakan struktur sosial yang terorganisir secara rasional dan formal. Jabatan-jabatan dalam organisasi diitegrasikan ke dalam keseluruhan struktur birokrasi. Dengan demikian, birokrasi disusun sebagai hirarki otoritas yang terelaborasi yang mengutamakan pembagian kerja secara terperinci yang dilakukan sistem administrasi, khususnya oleh aparatur pemerintah.
Kata birokrasi mula-mula berasal dari kata legal-rasional. Organisasi disebut rasional dalam hal penetapan tujuan dan perancangan organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Weber, bentuk organisasi birokratik merupakan bentuk yang paling efisien. Dalam teorinya, Weber mengemukakan sepuluh 10 ciri organisasi, yaitu:
1.      Suatu organisasi terdiri dari hubungan-hubungan yang ditetapkan antara jabatan-jabatan. Blok-blok bangunan dasar dari organisasi formal adalah jabatan-jabatan.
2.      Tujuan atau rencana organisasi terbagi ke dalam tugas-tugas, tugas-tugas tersebut disalurkan di antara berbagai jabatan sebagai kewajiban resmi (job description).
3.      Kewenangan: melaksanakan kewajiban diberikan kepada jabatan (saat resmi menduduki sebuah jabatan).
4.      Garis kewenangan dan jabatan diatur menurut suatu tatanan hierarkhis.
5.      Sistem aturan dan regulasi yang umum tetapi tegas yang ditetapkan secara formal, mengatur tindakan-tindakan dan fungsi-fungsi jabatan dalam organisasi.
6.      Prosedur bersifat formal dan impersonal. Perlu adanya catatan tertulis demi kontinuitas, keseragaman (uniformitas), dan untuk maksud-maksud transaksi.
7.      Adanya prosedur untuk menjalankan disiplin anggota.
8.      Anggota organisasi harus memisahkan kehidupan pribadi dan kehidupan organisasi.
9.      Pegawai yang dipilih untuk bekerja berdasarkan kualifikasi teknisi.
10.  Kenaikan jabatan berdasarkan senioritas dan prestasi kerja.

2.2 Ciri-ciri Birokrasi
Eddhi Sudarto, yang mengutip Weber,memberikan ciri-ciri birokrasi sebagai berikut:
1. Kegiatan sehari-hari yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi di distribusikan melalui cara yang telah ditentukan, dan dianggap sebagai tugas resmi.
2. Pengorganisasian kantor mengikuti prinsip hirarkis yaitu bahwa unit yang lebih rendah dalam sebuah kantor berada di bawah administratoran dan pembinaan yang lebih tinggi.
3. Pelaksanaan tugas diatur oleh suatu sistem peraturan abstrak yang konsisten dan mencakup penerapan aturan tersebut dalam kasus-kasus tertentu.
4. Seorang pejabat yang ideal melaksanakan tugas-tugasnya tanpa perasaan-perasaan dendam atau nafsu dan oleh karena itu, tanpa persaan-perasaan kasih sayang atau auntianisme.
5. Pekerjaan dalam suatu organisasi birokratis didasarkan kepada kualifikasi teknis dan dilindungi dari kemungkinan pemecatan secara sepihak.
6. Pengalaman secara universal cenderung mengungkapkan bahwa tipe organisasi administratif murni yang berciri birokratis dilihat dari sudut pandangan yang semata-mata bersifat teknis, mampu mencapai tingkat efisiensi yang tinggi.

2.3 Acuan Kinerja Birokrasi
Acuan kerja birokrasi merupakan suatu konsep, atau konsep-konsep dasar yang dijadikan pedoman oleh para birokrat untuk melaksanakan kinerja dan tugasnya dalam birokrasi pemerintahan. Mengutip pendapat Denhard, Feisal Tamin mengemukakan bahwa birokrasi ditandai dengan kinerja yang syarat dengan acuan sebagai berikut:









Tidak ada komentar:

Posting Komentar