BIROKRASI PEMERINTAH

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Di Negara yang menganut sistem demokrasi , kehadiran partai politik dalam birokrasi pemerintahan tidak dapat dihindari. Menurut teori liberal birokrasi pemerintahan menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mepunyai akses langsung dengan rakyat melalui mandat yang diperoleh dalam pemilihan. Dengan demikian birokrasi pemerintah tidak hanya didominasi oleh pejabat-pejabat birokrasi saja, yang meniti karir di dalamnya, melainkan ada bagian lain yang ditempati oleh pejabat politik. Begitu juga sebaliknya, di dalam birokrasi pemerintahan tidak hanya di tempati oleh pejabat politik tetapi, melainkan juga ada pejabat birokrasi professional yang meniti karir di dalamnya.

Birokrasi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh partai politik, dikarenakan partai politik membawa beraneka ragam dan macam idologi. Jadi, tidak jarang bahwa suatu partai politik memimpin suatu kementrian dan menanamkan idologinya di dalam kementrian tersebut, sehingga struktur jabatan, dan pejabat yang menduduki kementrian tersebut adalah dari partai yang sama, baik di tingkat pusat maupun sampai ke daerah.

Membahas tentang birokrasi, di Indonesia persepsi orang tidak lain adalah birokrasi pemerintahan, yang mana cacatnya birokrasi adalah milik pemerintah atau pejabat-pejabat pemerintahan. Pejabat birokrasi pemerintahan adalah pusat dari penyelesaian urusan rakyat, rakyat sangat tergantung pada pejabat ini, bukannya pejabat yang tergantung kepada rakyat. Birokrasi di Indonesia adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang sangat menakutkan dan hampir tidak mungkin dapat ditembus oleh lapisan masyarakat yang sangat lemah di depan birokrasi tersebut. Semua urusan dari yang kecil sampai yang besar selalu membutuhkan legitimasi birokrasi pemerintah, sehingga kebanyakan para birokrat pemerintah yang menyelewengkan tugas dan fungsinya. Hal inilah yang melatarbelakangi saya dalam pembuatan makalah ini.

1.2  Tujuan

Makalah yang berjudul “ Birokrasi Pemerintah “ ini dibuat mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

1.      Sebagai pemenuhan tugas mata kuliah pengantar ilmu politik di Universitas Riau.

2.      Dengan adanya makalah ini, semoga para birokrat atau calon birokrat mengetahui tugas dan fungsinya sebagai birokrasi pemerintah.

3.      Menambah pengetahuan bagi pembaca.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Birokrasi

Birokrasi pada hakikatnya adalah badan dan kaki sebuah organisasi bernama Negara. Negara pada hakekatnya adalah sekelompok orang yang di dalamnya diberik mandat oleh rakyat untuk mengurus kepentingan publik, yang menyelenggarakan pelayanan publik berdasarkan kebutuhan publik itu sendiri.

Menurut Blau dan Meyer, birokrasi adalah jenis organisasi yang dirancang untuk menangani tugas-tugas administrasi dalam skala besar serta mengkoordinasikan pekerjaan orang banyak secara sistematis. Sementara itu, Bintoro Tjokroamidjojo mengatakan bahwa birokrasi merupakan struktur sosial yang terorganisir secara rasional dan formal. Jabatan-jabatan dalam organisasi diitegrasikan ke dalam keseluruhan struktur birokrasi. Dengan demikian, birokrasi disusun sebagai hirarki otoritas yang terelaborasi yang mengutamakan pembagian kerja secara terperinci yang dilakukan sistem administrasi, khususnya oleh aparatur pemerintah. 

 DAN SETERUSNYA...................................
 

2.2 Ciri-ciri Birokrasi

2.3 Acuan Kinerja Birokrasi

2.4 Fungsi dan Peran Birokrasi

2.5 Klasifikasi Birokrasi 

2.6  Manfaat Birokrasi

2.7  Kelemahan dalam Birokrasi Pemerintahan

2.8  Mitos Sistem Politik Barat Tentang Birokrasi

2.9 Pandangan Birokrasi Indonesia Menurut Para Ahli

BAB III

PENUTUP

3.1 Simpulan

3.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

Thoha, Miftah. Birokrasi dan Politik di Indonesia.  Jakarta : Rajawali Pers. 2010

Albrow, Martin. Birokrasi alih bahasa M Rusli Karim dan Totok Daryanto.Yogyakarta: Tiara Wacana. (1989).
Castles, L. Nurhadiantomo, & Suyatno. Birokrasi: Kepemimpinan dan Perubahan Sosial di Indonesia. Surakarta: Hapsara. (1986)